Terima Audiensi Forkopi, Gobel Dukung Koperasi Soko Guru Perekonomian

30-01-2025 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel, dalam foto bersama usai menerima audiensi Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) di ruang rapat Fraksi Partai NasDem DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025). Foto: Ist/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel mendukung pembenahan berbagai faktor dalam menentukan masa depan koperasi Indonesia sebagai soko guru perekonomian. Termasuk, pembenahan regulasi dalam revisi UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian agar menjadi jawaban atas sejumlah masalah yang muncul dari sektor koperasi.

 

“Saya akan pelajari, yang bapak sampaikan dan yang disampaikan pemerintah dan apa yang saya lihat akan saya pelajari. Memperbaiki posisi koperasi di Indonesia itu seperti apa, kita akan kembalikan semangat,” ujar Gobel saat menerima audiensi Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) di ruang rapat Fraksi Partai NasDem DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

 

Politiis Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Gorontalo itu mengungkapkan, koperasi sejatinya memiliki lajur industri yang memadai, sehingga posisi koperasi memiliki tujuan dalam mendongkrak perekonomian Indonesia.

 

“Bahkan kalau koperasi bagus, dia punya industrinya. Ini konsep saya ke depan. Di Gorontalo sedang saya coba nanti saya bangun industri, nanti koperasi jadi pemilik industrinya. Nah ini maksud saya posisi koperasi harus mengarah ke sana,” ungkapnya.

 

Ia menambahkan, revisi UU Perkoperasian harus mengakomodasi sejumlah kebutuhan koperasi dan tidak membuka peluang munculnya masalah baru. Seperti, potensi ancaman pidana yang mengintai anggota koperasi, hingga keterbatasan penggunaan teknologi informasi.

 

Untuk itu, ia meminta Forkopi untuk bersamai Fraksi Partai NasDem menyusun kajian komprehensif yang melibatkan para ahli tentang sejumlah peluang temuan masalah dalam beleid revisi UU Perkoperasian. Termasuk, menyusun roadmap koperasi di masa depan.

 

“Nanti dibuat roadmap dan FGD, undang ekonom-ekonom, ahli untuk membahas koperasi,” pungkasnya. (rdn)

BERITA TERKAIT
Komisi VI Tegaskan Komitmen Selesaikan Polemik Pensiunan Jiwasraya
05-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya dan Pengurus Pusat...
Komisi VI Soroti Dugaan Ketidakadilan dalam Pengelolaan Lahan di Batam
04-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengungkapkan keprihatinannya terhadap dugaan ketidakadilan dalam pengalihan lahan di...
UU BUMN Disahkan: Tantangan dan Harapan Bagi Masa Depan Perekonomian Nasional
04-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan...
Darmadi Durianto Optimistis Indonesia Akan Miliki Sektor Investasi Produktif
04-02-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rencana pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melalui Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) diyakini...